Nias Barat – Sekretaris DPC partai PKB Nias Barat sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, Guribano Waruwu, SE., menyampaikan pandangan umum Fraksi Karya Bangsa Demokrat terhadap Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nias Barat, Lahomi, pada Senin (15/9/2025).
Dalam pandangannya, fraksi menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Karya Bangsa Demokrat menilai peningkatan PAD menjadi kunci kemandirian fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, fraksi mendorong pemerintah daerah agar sektor retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan aset dapat digarap lebih maksimal, profesional, dan berkesinambungan.
Selain itu, fraksi juga menekankan agar belanja daerah benar-benar diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, dan listrik pedesaan), peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Dalam hal belanja modal dan pembangunan, fraksi meminta agar pemerintah daerah lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Nias Barat.
Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Karya Bangsa Demokrat memberikan catatan strategis agar instrumen pembiayaan benar-benar difokuskan untuk menutup defisit dan mendukung pembangunan. Fraksi juga menekankan agar perubahan APBD 2025 tetap sinkron dengan RPJMD dan RKPD, sehingga program antar-SKPD tidak tumpang tindih, tetapi saling melengkapi.
Lebih lanjut, fraksi menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen perubahan APBD diminta dapat diakses masyarakat secara terbuka untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Fraksi Karya Bangsa Demokrat juga menyinggung soal tenaga honorer. Fraksi mendorong pemerintah daerah segera menetapkan SK pengangkatan R1 menjadi PPPK sesuai penetapan BKN, agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sementara terkait tenaga honorer R2 dan R3, fraksi meminta agar penanganannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundangan yang berlaku.
